Berita

Syahrul Yasin Limpo (kedua dari kanan)/RMOL

Bisnis

Kembangkan Kelompok Tani, Kementan Minta Alokasi Dana KUR Rp 50 Triliun

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 21:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Pertanian (Kementan) mengapresiasi turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. Atas dasar itu, Kementan membutuhkan alokasi anggaran dari Kemenko Perekonomian sekitar Rp 50 triliun untuk mengembangkan kelompok tani.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

"Di pertanian rumus sederhananya, lebih banyak yang kita tabur maka produksinya banyak. Maka KUR ini diharapkan daya serap kita masuk ke fasilitasi hulu sampai pasar pertanian dengan jumlah yang ada. Kita minta di Kementan tidak lebih dari Rp 50 triliun," ujar Yasin Limpo.


Menurut Limpo, pihaknya meyakini bahwa ini ketika ada peningkatan KUR seiring turun suku bunganya itu dapat dipastikan kebutuhannya lebih banyak untuk penyaluran KUR ke kelompok-kelompok petani.

"(Tujuannya) untuk akses harus lebih mudah, memang petani sudah tahu bahwa ini tanpa agunan dan lain-lain. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti apa yang ada, ini yang kita cari solusinya," kata Limpo.

Adapun terkait mekanisme penyalurannya, Mantan Gubernur Sulsel itu menyebutkan akan menggunakan sistem cluster dan dilakukan secara berkelompok, sesuai dengan jenis pertanian yang ada dilapangan.

"Salah satu bentuk pengendalianya harus dileveling ke bawah, di flat organizing tidak diatas penentuanya. Sehingga kita bisa betul-betul lihat ini petani kita dan dengan tadi pengelompokan dan sistem cluster itu menjadi bagian-bagian dari pengendalian-pengendalian yang membutuhkan gerakan yang lebih efektif," demikian Limpo. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya