Berita

Ribka Tjiptaning/Net

Politik

Gerindra: Ribka Tjiptaning Sepertinya Marah Ke Jokowi

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 | 07:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kemarahan politisi PDIP Ribka Tjiptaning pada kenaikan iuran dan pelayanan BPJS Kesehatan mengarah pada Presiden Joko Widodo.

Begitu penilaian Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menanggapi kritik tajam Ribka pada pejabat BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat Komisi IX DPR rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu.

“Mbak Ribka sepertinya marah sama Presiden Joko Widodo,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (10/11).


Iwan menguraikan bahwa dalam raker tersebut, Ribka tampak marah karena iuran BPJS Kesehatan bakal naik pada tahun depan. Bahkan kenaikan iuran mencapai 100 persen.

Sementara kenaikan iuran bukan kehendak dari BPJS Kesehatan maupun Menteri Terawan. Melainkan sebatas mengikuti apa kemauan Jokowi yang telah menandatangani Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut berisi mengenai aturan tarif baru peserta BPJS Kesehatan.

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan kan berdasarkan perpres, bukan peraturan BPJS. Menkes pun tak patuh, seolah punya visi sendiri. Presiden naikkan iuran BPJS, menkes maunya tidak naik bahkan minta subsidi,” pungkasnya.

Adapun dalam raker itu, Ribka mengingatkan pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia dilindungi UU untuk bisa mendapat fasilitas kesehatan.

"Pemerintah harus bisa, seluruh kelas 3,  diterima rumah sakit swasta maupun pemerintah. Kan ada UU rumah sakit, kalau rumah sakit swasta harus 20 apa 25 persen untuk masyarakat kelas 3. Untuk KIS," ucap politikus PDIP tersebut.

"Jangan sampai Jokowi bagi-bagi KIS, tapi nggak laku di rumah sakit. Itu sama saja mencoreng muka Pak Presiden. Ini PR kita, tanggung jawab," imbuhnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya