Berita

Sandiaga Salahuddin Uno (kiri)/RMOL

Nusantara

Polemik Lem Aibon, Sandiaga: Jangan Serang Pak Anies, Tapi Perbaiki Sistemnya

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masyarakat diminta tak menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara personal dalam mengkritik Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta 2020 yang belakangan menuai polemik.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya, memberi kritik baik untuk pembangunan, melainkan harus konstruktif mengarah ke sistem yang dipermasalahkan.

"Menurut saya diskursus publik soal anggaran itu penting. Tapi jangan personal, jangan nyerang Pak Anies pribadinya, perbaiki sistemnya," kata Sandi usai mengisi seminar di kawasan JIExpo Hall C2, Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11).


Semasa menjabat Wagub DKI, Sandi memang menekankan pentingnya transparansi anggaran, salah satunya melalui Jakarta Smart City (JSC). Berkaca dari pengalamannya pula, ia tak bisa mengecek rincian poin-poin anggaran satu persatu lantaran jumlah kegiatannya mencapai ribuan.

"Saat itu saya bilang, puluhan ribu kegiatan enggak akan mungkin kelihatan karena hanya ditugaskan beberapa SKPD untuk menyisir. Tapi kalau kita kerja bersama dalam kolaborasi dan ada partisipasi masyarakat, ini kan positif menurut saya," demikian Sandi.

Di sisi lain, Gubernur Anies menysinyalir adanya item seperti pengadaan lem merek Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar, bolpoin senilai Rp 123 miliar, dan beberapa lainnya akibat human error dan kekeliruan proses e-budgetting pada saat merancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ia pun menegaskan akan memperbaiki sistem e-budgeting yang dahulu pernah dipakai era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Aplikasi selalu mengalami perkembangan, jadi ya normal saja. Jadi bukan mengganti, tapi upgrade. Kalau ganti kan kesannya meniadakan, tapi meng-upgrade saja sehingga sistemnya smart," kata Anies.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya