Berita

Sandiaga Salahuddin Uno (kiri)/RMOL

Nusantara

Polemik Lem Aibon, Sandiaga: Jangan Serang Pak Anies, Tapi Perbaiki Sistemnya

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masyarakat diminta tak menyerang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara personal dalam mengkritik Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI Jakarta 2020 yang belakangan menuai polemik.

Hal itu disampaikan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurutnya, memberi kritik baik untuk pembangunan, melainkan harus konstruktif mengarah ke sistem yang dipermasalahkan.

"Menurut saya diskursus publik soal anggaran itu penting. Tapi jangan personal, jangan nyerang Pak Anies pribadinya, perbaiki sistemnya," kata Sandi usai mengisi seminar di kawasan JIExpo Hall C2, Kemayoran, Jakarta, Jumat (8/11).


Semasa menjabat Wagub DKI, Sandi memang menekankan pentingnya transparansi anggaran, salah satunya melalui Jakarta Smart City (JSC). Berkaca dari pengalamannya pula, ia tak bisa mengecek rincian poin-poin anggaran satu persatu lantaran jumlah kegiatannya mencapai ribuan.

"Saat itu saya bilang, puluhan ribu kegiatan enggak akan mungkin kelihatan karena hanya ditugaskan beberapa SKPD untuk menyisir. Tapi kalau kita kerja bersama dalam kolaborasi dan ada partisipasi masyarakat, ini kan positif menurut saya," demikian Sandi.

Di sisi lain, Gubernur Anies menysinyalir adanya item seperti pengadaan lem merek Aica Aibon sebesar Rp 82 miliar, bolpoin senilai Rp 123 miliar, dan beberapa lainnya akibat human error dan kekeliruan proses e-budgetting pada saat merancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ia pun menegaskan akan memperbaiki sistem e-budgeting yang dahulu pernah dipakai era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Aplikasi selalu mengalami perkembangan, jadi ya normal saja. Jadi bukan mengganti, tapi upgrade. Kalau ganti kan kesannya meniadakan, tapi meng-upgrade saja sehingga sistemnya smart," kata Anies.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya