Berita

Edhy Prabowo dukung permintaan khusus Dubes AS/Humas KKP

Politik

Kerja Sama Berlanjut, Edhy Prabowo Dukung Permintaan Khusus Dubes AS

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menyambut baik kunjugan Dubes AS Joseph R Donovan beserta jajarannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan.

Pasalnya, program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia. Baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya adalah kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Khususnya untuk memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.


“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya," ujar Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/11).

"Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” sambungnya.

Edhy melanjutkan, sesuai dengan amanat presiden, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan. Untuk kemudian fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia.

Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti ini juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sementara terkait permintaan Dubes Donovan soal kapal perang AS, USS Houston, yang tenggelam di perairan Banten untuk dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Edhy menyebut pihaknya mendukung hal tersebut.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya