Berita

Edhy Prabowo dukung permintaan khusus Dubes AS/Humas KKP

Politik

Kerja Sama Berlanjut, Edhy Prabowo Dukung Permintaan Khusus Dubes AS

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menyambut baik kunjugan Dubes AS Joseph R Donovan beserta jajarannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan.

Pasalnya, program-program tersebut terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia. Baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya adalah kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Khususnya untuk memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.


“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya," ujar Edhy di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/11).

"Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” sambungnya.

Edhy melanjutkan, sesuai dengan amanat presiden, dirinya akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan. Untuk kemudian fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia.

Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti ini juga menyampaikan apresiasi yang besar atas bantuan-bantuan yang telah diberikan AS, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Semoga persahabatan dan kerja sama yang baik Indonesia dan AS dapat terus kita tingkatkan,” imbuhnya.

Sementara terkait permintaan Dubes Donovan soal kapal perang AS, USS Houston, yang tenggelam di perairan Banten untuk dijadikan Kawasan Konservasi Maritim, Edhy menyebut pihaknya mendukung hal tersebut.

“Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya