Aksi Ormas yang menuntut pengelolaan parkir dianggap meneror pemilik minimarket/Net
Iklim investasi yang tengah dibangun Presiden Joko Widodo sudah seharusnya tak hanya menyasar investor asing. Investor dalam negeri juga harus ikut mendapat perhatian. Termasuk para investor di bidang minimarket yang saat ini sudah tersebar hingga ke pelosok.
Pasalnya, pengusaha minimarket di Kota Bekasi saat ini tengah resah. Menyusul upaya pemaksaan sejumlah oknum organisasi massa (Ormas) yang menuntut pemilik minimarket untuk bekerja sama dalam pengelolaan parkir.
Sebelumnya, puluhan oknum anggota organisasi massa (Ormas) di Bekasi seperti FBR, Gibas, dan Aliansi Ormas Bekasi berunjukrasa untuk memaksa pengusaha minimarket menyetujui tuntutan bekerja sama dalam mengelola parkir di minimarket tersebut. Mereka berujuk rasa di sepanjang Jalan Siliwangi, Kelurahan Bojongrawalumbu, Bekasi, (23/10) lalu.
Peristiwa tersebut terkesan “meneror†pengusaha itu terjadi di depan aparat kepolisian dan pejabat pemerintah Kota Bekasi. Koordinator Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, pun sangat menyayangkan kejadian tersebut.
“Kejadian seperti itu seharusnya tidak boleh dibiarkan. Itu akan mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi,†kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11).
Oknum Ormas ini menuntut pengelolaan parkir di sejumlah minimarket seperti Indomart, Alfamart, dan Alfamidi dengan beralasan kepada Instruksi Walikota No.974/128/TU tanggal 9 Februari 2017.
Salah seorang wakil pengusaha Indomart bahkan dipaksa untuk bekerjasama dan menyetujui tuntutan oknum pengunjurasa tersebut.
Padahal warga Bekasi sendiri banyak yang menolak pemungutan parkir ketika berbelanja di minimarket kecil yang ada di kampung-kampung dan perumahan tempat tinggal mereka.
“Apalagi kutipan uang parkir itu dilakukan oleh oknum Ormas yang minta dilegalkan oleh pemerintah. Masa sih belanja minuman mineral sebotol mesti bayar parkir?†keluh salah seorang warga perumahan di Rawalumbu, Kota Bekasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi beralasan, pemungutan biaya parkir kepada pengunjung Alfamart dan Indomaret di wilayah mereka adalah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor parkir. Inilah yang dijadikan "tameng" para oknum Ormas untuk memaksakan tuntutan mereka.
Menurut Lieus, tidak ada yang salah dari minimarket hingga keberadaannya bisa sampai ke kampung-kampung atau kompleks perumahan.
“Kalau ada yang mau dipermasalahkan, maka salahkan yang memberi izin,†tegasnya.
Karena itu, tambah Lieus, Menteri Dalam Negeri, harus mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembinaan terhadap oknum-oknum Ormas yang “meneror†pengusaha seperti ini.
“Jangan biarkan tindakan oknum-oknum Ormas tersebut mengganggu iklim investasi yang sedang dibangun Presiden Jokowi, sehingga membuat pengusaha jadi takut dan merasa terteror,†harap Lieus.
“Ekonomi kita tidak akan pernah bangkit jika iklim investasi tidak tumbuh dengan sehat sebab pengusaha tak pernah merasa nyaman,†pungkasnya.
