Berita

Ridwan Kamil/Net

Nusantara

Emil: Tanpa Kedekatan Ekonomi, Pemimpin Bakal Ketinggalan

JUMAT, 01 NOVEMBER 2019 | 05:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Seorang pemimpin harus membawa perubahan bagi wilayah yang dipimpin. Mereka harus visioner dan mampu berinovasi di era Industri 4.0.

Begitu tegas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat menjadi keynote speech pada Flagship Program: Economic Leadership for Regional Government Leaders Angkatan V-2019 di Gedung Candra, Kantor Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (31/10).

"Hari ini, tanpa kedekatan dengan teknologi, kita ketinggalan," ucapnya di acara yang dihadiri sejumlah bupati/walikota dan ketua DPRD dari berbagai penjuru Indonesia itu.


Emil menguraikan bahwa Jawa Barat terus berakselerasi dalam pembangunan dan bersentuhan inovasi digital.

Pemprov Jabar, kata Emil, juga terus berinovasi dalam pelayanan publik agar servis kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Peningkatan pelayanan publik dengan sentuhan digital antara lain ada pada program Desa Digital, Sapa Warga, Open Data, Jabar Digital Service, hingga Jabar Sapu Bersih Hoaks.

"Melalui Jabar Digital Service, kami menggandeng milenial untuk bergabung ke dalam birokrasi demi melayani kebutuhan Pemprov Jabar dalam membuat aplikasi pemerintahan," katanya seperti diberitakan RMOL Jabar.

Di Desa Digital, Emil mengatakan, program ini telah mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan infrastruktur dan inovasi digital termasuk di dalamnya E-Fishery, Fish Finder, dan Talesa (Pusat Digital Desa).

Untuk mengoptimalkan berbagai program unggulan tersebut, kata Emil, pihaknya mengusung kolaborasi dengan konsep Pentahelix ABCGM yakni Academic, Business, Community, Government, dan Media.

"Kolaborasi ini keikhlasan. Kita terbuka, mau berbagi, maka beban kita akan ringan," ujarnya.

Selain itu, dalam satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, Jawa Barat menerapkan Dynamic Government 3.0 dengan merangkul berbagai pihak yang bersedia bersumbangsih dalam pembangunan.

"Siapa saja boleh mengurusi pembangunan daerah, tanpa harus dia seorang birokrat, maka lahirlah kolaborasi," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya