Berita

Politisi Demokrat, Taufiqurrahman/Net

Nusantara

Taufiqurrahman: PSI, Kalau Ada Bimtek Hadir Ya Biar Nggak Cuma Nyinyir

JUMAT, 01 NOVEMBER 2019 | 03:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta gencar mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Belakangan, mereka berkoar mengenai rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Berbagai temuan mengenai kejanggalan anggaran dalam rancangan itu diumumkan ke publik. Salah satunya, dana Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon.

Namun demikian, mantan Ketua Fraksi Demokrat Di DPRD DKI Taufiqurrahman menilai kritik PSI kurang pas. Pasalnya, kritik disampaikan pada rancangan keuangan yang belum selesai.


“Ini baru bahas KUA-PPAS,” tegasnya dalam talkshow di TV One bertajuk, “Anggaran Siluman: Ujian Anies Baswedan”, Kamis (31/10).

Menurutnya, rancangan itu masih berjalan panjang. Sebab, Pemprov DKI harus melakukan penyisiran atas rancangan yang diajukan dinas-dinas, seperti yang tengah dilakukan Anies.

Setelah disempurnakan, rancangan dibawa ke DPRD dan diparipurnakan sebagai RAPBD. Selanjutnya, RAPBD akan dibahas ke komisi-komisi di DPRD.

“Kemudian hasil pembahasan dibawa ke Banggar. Jadi data dari PSI kurang lengkap,” sambungnya.

Dengan nada satire, Taufiq kemudian menyindir para politisi PSI yang ada di DPRD DKI untuk belajar banyak mengenai mekanisme anggaran di Pemprov DKI.

“Kalau ada Bimtek DPRD rajin hadir yah. Kalau perlu sewa konsultan buat ngisi kepala kalian. Biar paham mekanisme, supaya isinya nggak cuma mau nyerang dan terlihat nyinyir,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya