Berita

Spanduk bacalon kepala daerah di Tangsel/RMOL Banten

Nusantara

Satpol PP Ancam Sikat Spanduk Bacalon Kepala Daerah

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 05:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aroma Pilkada 2020 sudah kental tercium di Kota Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah spanduk dari para bakal calon (bacalon) walikota dan wakil walikota sudah bertebaran di berbagai titik.

Spanduk terpampang di tiang listrik maupun di berbagai papan iklan besar. Spanduk tersebar di sejumlah wilayah, seperti di Jalan Benda hingga bundaran Ciater, Ciputat, Tangsel.

Menanggapi itu Sekretaris Satpol PP Tangsel, Oki Rudianto mengatakan keberadaan spanduk-spanduk itu bukan alat peraga kampanye (APK), melainkan masuk dalam kategori spanduk swasta.


"Karena ini belum masuk ke tahapan, makanya belum dianggap itu adalah APK. Itu dianggapnya spanduk-spanduk sama seperti spanduk-spanduk komersil lainnya," terang Oki, Rabu (30/10).

Akan tetapi, Oki akan segera mempelajari terkait izin pemasangan spanduk para bacalon. Jika terbukti tidak memiliki izin, pihaknya akan mencabut atau mencopot spanduk tersebut.

"Ketika tidak berizin ketika pemasangannya menyalahi aturan, kita bersihkan sama seperti spanduk lainnya," ujarnya seperti dikutip RMOL Banten.

Lanjutnya, jika tahapan Pilkada Tangsel 2020 sudah dimulai dan para bacalon sudah dipersilakan memasang APK, maka kewenangan pengaturan APK yang menyalahi aturan akan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau itu dianggap sebagai alat peraga kampanye itu diatur di KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang membersihkan nanti Bawaslu dengan mengajak kita," ungkap Oki.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya