Berita

Fungsionaris Partai Nasdem dan PKS/RMOL

Politik

Ketemu Nasdem, PKS Tegaskan Fungsi DPR Awasi Pemerintahan

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan kembali tentang fungsi DPR sebagai pengawas pemerintahan saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10)

Sohibul Iman menjelaskan, dalam sistem presidensial, rakyat memberikan mandat kepada dua pihak sekaligus yakni kepada Presiden melalui Pilpres guna menjalankan pemerintahan. Sedangkan anggota DPR memiliki tugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

"Jadi sejatinya DPR itu memang secara keseluruhan adalah penyeimbang pemerintahan yang mengontrol jalannya pemerintahan. Tentu anggota DPR yang ada fungsionarisnya di kabinet akan bertindak berbeda seperti kami PKS yang di kabinet tidak ada," papar Sohibul Iman didampingi Surya Paloh dan Sekjen masing-masing partai.


Sohibul Iman pun menilai, Partai Nasdem jika bersikap kritis tentu tetap akan pada kesadaran penuh bahwa mereka juga adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Sikap politik itu berbeda dengan sikap kritis PKS yang sepenuhnya berada di luar pemerintahan.

"Kalaupun nanti Bang Surya dan pasukannya kritis atas pemerintah saya kira tetap pada kesadaran Nasdem ada di dalam pemerintahan. Tentu berbeda dengan kritiknya PKS. Secara subtansi hakikatnya DPR adalah penyeimbang pemerintah," papar Sohibul Iman.

Selain Surya Paloh, Partai Nasdem membawa jajaran pimpinan termasuk yang sudah menjadi pejabat publik seperti Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Ketua DPP yang juga Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan segenap pimpinan teras DPP Nasdem.

Kedatangan rombongan Nasdem itu, disambut langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekjen Mustafa Kamal dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya