KUA-PPAS DKI Belum Selesai, Ketua DPRD: Kalau SKPD Gak Mampu Copot Saja

  Kementerian Dalam Negeri memberikan waktu ke Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

KUA-PPAS harus diselesaikan sebelum 30 November 2019 karena sebagai dasar APBD 2020. Sayangnya, ada sedikit kegaduhan dalam penyusunan APBD DKI 2020.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, ada beberapa anggaran yang bengkak, seperti pembelian lem Aibon yang menganggarkan dana senilai Rp 82,8 miliar. Edi menegaskan akan mencoret anggaran yang  bengkak tersebut.

Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bisa menyusun anggaran untuk kepentingan masyarakat.

"Ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan yang penting buat Masyarakat. Pada saat itukan saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih. Jadi ada hal-hal kecil yang akan saya coret, " kata Edi saat ditemui di Balai Agung, Gedung Balai Kota Jakarta, pada Rabu (30/10).

Edi menyarankan untuk mengganti SKPD jika tidak mampu bekerja.

"Kalau SKPD nya enggak mampu, ganti orangnya. Copot," tegas Prasetio.

"Ini enggak main-main, tahun 2020 dengan anggarannya yang dikatakan kemarin itu masih 90 sekian trilun. Apakah mampu anggaran itu? Pendapatannya dari mana?, " jelasnya.

Maka dari itu, Pras menekankan kepada kawan-kawan di Komisi, untuk memprioritaskan anggaran untuk hal yang lebih penting .

"Yang penting, anggaran APBD transparan dan terbuka, kalau main-main, coret aja udah," pungkasnya.