Cegah Radikalisme, Pemda Wajib Bangun Ketahanan Nasional

Radikalisme tak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah Daerah juga punya tanggung jawab yang sama besar dalam menjaga stabilitas di masyarakat.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra menegaskan, setiap kepala daerah memiliki kewajiban dalam menjaga stabilitas wilayahnya. Baik stabilitas keamanan maupun kesejahteraan masyarakatnya.

"Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," kata Supiadin dalam Dialog Selasa bertema "Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional" di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (30/10).

Anggota DPR periode 2014-2019 ini mengambil contoh kasus kerusuhan Ambon beberapa tahun lalu. Gubernur saat itu menyatakan darurat sipil ketika pemerintah daerah tidak sanggup menangani kerusuhan. Karena itu aparat kepolisian langsung membantu.

"Namun sekarang persoalan keamanan diserahkan langsung kepada kepolisian, sementara kepala daerah malah 'cuci tangan'," imbuh Purnawirawan TNI bintang dua itu.

Oleh karenanya, mantan Asops Panglima TNI ini mengingatkan agar pemerintah daerah tetap harus ikut membangun dan membina ketahanan nasional di daerahnya.

Begitu pula dengan pembahasan peraturan daerah (perda). Dia mengimbau kepada para kader Nasdem yang menjadi anggota DPRD untuk mengkaji lebih dalam soal pembahasan peraturan daerah.

"Setiap pembahasan perda, kader Nasdem harus mengkaji lebih dalam terkait dampaknya terhadap ideologi, sosial dan pertahanan dan keamanan," tandasnya.