Berita

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif/RMOL

Politik

Pernyataannya Soal Kritik Gubernur Anies Diplintir, Syarif: Kritis Bukan Berarti Berseberangan

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, merasa pernyataannya yang melanjutkan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang meminta Anggota DPRD DKI harus kritis, banyak diplintir dalam pemberitaan.

"Nah ini disalahpahami. Saya merasa banyak diplintir. Pesan Pak Prabowo, menjadi anggota DPRD itu harus kritis. Baik DPR dan DPRD. Di manapun tempat tidak boleh diam," ujarnya saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Selasar Gedung Balaikota, Selasa (29/10).

"Lalu teman-teman kan bertanya, termasuk Gubernur? Ya iyalah. Itu kan tugas DPRD DKI. Itu maksudnya," sambungnya.


Syarif mengatakan bahwa sosok Prabowo adalah sosok yang kritis dan tidak mau diam. "Cuma sayang memang beberapa temen, salah artikan bahwa kritis itu kemudian berseberangan," jelasnya.

"Cuma tetap anggota DPRD diminta kritis kepada siapa pun pemerintahnya. Tidak ada maksud akan berseberangan. Fungsi kader Gerindra di mana pun diperintahkan gitu (kritis)," lanjutnya.

Lebih lanjut Syarif menyatakan sebagai partai pengusung Anies saat pemilihan Gubernur DKI lalu, Gerindra sampai hari ini masih solid dalam memberi dukungan.

"Ayo kritis bersama rakyat. Kita tetap solid dukung Pak Anies sampai selesai lima tahun ini. Jangan berhenti di tengah jalan program-programnya. Kita kawal terus," pungkasnya.

Sebelumnya, Syarif mengungkapkan, Prabowo Subianto berpesan kepada para kader Gerindra untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Khusus bagi kader Gerindra di DKI Jakarta, itu berarti mereka harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan Gubenur Jakarta Anies Baswedan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya