Berita

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif/RMOL

Politik

Pernyataannya Soal Kritik Gubernur Anies Diplintir, Syarif: Kritis Bukan Berarti Berseberangan

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 17:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, merasa pernyataannya yang melanjutkan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang meminta Anggota DPRD DKI harus kritis, banyak diplintir dalam pemberitaan.

"Nah ini disalahpahami. Saya merasa banyak diplintir. Pesan Pak Prabowo, menjadi anggota DPRD itu harus kritis. Baik DPR dan DPRD. Di manapun tempat tidak boleh diam," ujarnya saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Selasar Gedung Balaikota, Selasa (29/10).

"Lalu teman-teman kan bertanya, termasuk Gubernur? Ya iyalah. Itu kan tugas DPRD DKI. Itu maksudnya," sambungnya.


Syarif mengatakan bahwa sosok Prabowo adalah sosok yang kritis dan tidak mau diam. "Cuma sayang memang beberapa temen, salah artikan bahwa kritis itu kemudian berseberangan," jelasnya.

"Cuma tetap anggota DPRD diminta kritis kepada siapa pun pemerintahnya. Tidak ada maksud akan berseberangan. Fungsi kader Gerindra di mana pun diperintahkan gitu (kritis)," lanjutnya.

Lebih lanjut Syarif menyatakan sebagai partai pengusung Anies saat pemilihan Gubernur DKI lalu, Gerindra sampai hari ini masih solid dalam memberi dukungan.

"Ayo kritis bersama rakyat. Kita tetap solid dukung Pak Anies sampai selesai lima tahun ini. Jangan berhenti di tengah jalan program-programnya. Kita kawal terus," pungkasnya.

Sebelumnya, Syarif mengungkapkan, Prabowo Subianto berpesan kepada para kader Gerindra untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Khusus bagi kader Gerindra di DKI Jakarta, itu berarti mereka harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan Gubenur Jakarta Anies Baswedan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya