Berita

Edhy Prabowo akui ada banyak PR yang harus dikerjakan KKP/Humas KKP

Politik

Edhy Prabowo Inginkan Sinergi Dalam Pemberantasan Illegal Fishing

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sebagai sosok yang baru menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyadari ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya. Terutama dalam mengatasi illegal fishing yang masih terus terjadi di perairan Indonesia.

Menurut Edhy, kebijakan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang telah diterapkan KKP selama ini sudah sangat baik.

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk memastikan wilayah perairan Indonesia bisa bebas dari kapal asing. Di antaranya dengan memperkuat pengawasan internal.


“PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu punya kekuatan untuk mengejar (pelaku illegal fishing)? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot, ternyata musuh lebih dari itu," ucap Edhy.

"Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi dengan semua pihak terkait,” imbuhnya saat menyambangi dua pelabuhan di Jakarta, Senin (28/10).

Pemberantasan illegal fishing memang menjadi salah satu program prioritas Menteri KKP, Edhy Prabowo. Bahkan, kini persoalan IUU sudah coba diangkat KKP ke ranah global.

Seperti yang disampaikan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar, dalam KTT tentang Keselamatan Kapal Perikanan dan IUU Fishing di Malaga, Spanyol, beberapa waktu lalu. Indonesia menyatakan telah menerapkan aturan tegas dalam upaya memberantas IUU Fishing di wilayah kedaulatan mereka.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya