Berita

Edhy Prabowo akui ada banyak PR yang harus dikerjakan KKP/Humas KKP

Politik

Edhy Prabowo Inginkan Sinergi Dalam Pemberantasan Illegal Fishing

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sebagai sosok yang baru menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyadari ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya. Terutama dalam mengatasi illegal fishing yang masih terus terjadi di perairan Indonesia.

Menurut Edhy, kebijakan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang telah diterapkan KKP selama ini sudah sangat baik.

Kendati begitu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk memastikan wilayah perairan Indonesia bisa bebas dari kapal asing. Di antaranya dengan memperkuat pengawasan internal.


“PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu punya kekuatan untuk mengejar (pelaku illegal fishing)? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot, ternyata musuh lebih dari itu," ucap Edhy.

"Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi dengan semua pihak terkait,” imbuhnya saat menyambangi dua pelabuhan di Jakarta, Senin (28/10).

Pemberantasan illegal fishing memang menjadi salah satu program prioritas Menteri KKP, Edhy Prabowo. Bahkan, kini persoalan IUU sudah coba diangkat KKP ke ranah global.

Seperti yang disampaikan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar, dalam KTT tentang Keselamatan Kapal Perikanan dan IUU Fishing di Malaga, Spanyol, beberapa waktu lalu. Indonesia menyatakan telah menerapkan aturan tegas dalam upaya memberantas IUU Fishing di wilayah kedaulatan mereka.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya