Berita

Politisi Gerindra, Heri Gunawan/Net

Politik

Jalan Pintas Sri Mulyani Bukti Tidak Ada Perbaikan Ekonomi Sejak 5 Tahun Lalu

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 01:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk kembali mencari utang luar negeri terus menuai kritik. Kali ini, kritik tajam disampaikan partai koalisi pemerintah, Gerindra.

Politisi Gerindra Heri Gunawan mengkritisi rencana Sri Mulyani yang baru beberapa hari dilantik untuk menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada para investor asing.

Menkeu berpredikat terbaik dunia itu berdalih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit dan kebutuhan negara membesar.


Bagi Heri, jalan pintas yang diambil Sri Mulyani dengan cara menerbitkan global bond secara tidak langsung membuktikan bahwa selama lima tahun lalu memang  tidak ada perbaikan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai terget dan penerimaan pajak yang selalu meleset,” ujar anggota Komisi XI DPR itu dalam keterangan tertulisnya dan dikicau ulang di akun Twitter resmi Gerindra, Senin (28/10).

Menurutnya, selama ini pemerintah gagal melakukan divesifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas.

“Padahal kondisi saat ini harga komoditas mengalami penurunan akibat tensi perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global,” ungkapnya.

Sementara itu, Sri Mulyani telah menguraikan bahwa rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.

Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya