Dengan jabatan strategis sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio dituding akan lebih leluasa untuk mengembangkan kerajaaan bisnisnya di industri media.
Menanggapi hal tersebut, Generasi Optimis (GO) Indonesia melalui Ketua Bidang Kebudayaan, Mikhael Mestro mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo yang selalu mengarustamakan pariwisata sebagai industri yang menjanjikan untuk bangsa sudah tepat dan baik.
Kendati demikian, Mikhael mengatakan pariwisata yang dimaksud sebaiknya bukan hanya tentang hospitality industry dan travel industry.
"Pariwisata yang dimaksud harusnya adalah yang mensejahterakan masyarakat dan kearifan lokal, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bukan hanya sekadar kemasan layanan," ujar Mikhael kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/10).
Sejauh ini, pengelolaan pariwisata selama pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pariwisata selalu berfokus pada branding, advertising, dan selling.
Konsep-konsep seperti 10 Bali Baru, Digital Tourism, Nomadic Tourism, hingga Halal Tourism yang menjadi multi tafsir di masyarakat Indonesia, semua semata-mata ditujukan untuk mengikuti selera pasar dunia yang menjanjikan.
Penunjukan Angela Tanoesoedibjo sebagai wakil menteri pun seakan-akan memperkuat pandangan bahwa kemasan-kemasan pariwisata akan terus diprioritaskan untuk mendorong substansi selling pariwisata Indonesia.
Media tentu memiliki peran besar dalam memajukan promosi pariwisata karena event dan festival berkelas internasional akan menjadi konten dan kemasan menarik.
"Kecenderungan itulah yang membuat tuduhan bahwa Wishnutama dan Angela akan mengutamakan membesarkan kerajaan bisnisnya seakan memiliki dasar," terang Mikhael.
Oleh karena itu, GO Indonesia mengingatkan, sejatinya target pariwisata tidak hanya mengejar output-output angka kunjungan, melainkan outcome untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Jadi apabila Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Menteri dan Wakil Menterinya dapat membuktikan bahwa program-program yang dijalankan tidak melulu soal pencitraan dan kemasan pastilah anggapan miring tadi akan terbantahkan dengan sendirinya.
"Sudah cukup lama Kementerian Pariwisata hanya berkutat dengan dogma Branding Advertising Selling yang berujung ke calendar of event yang semakin bejibun. Namun tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial belum secara langsung diberantas. Semoga Kemenpar adalah Kementerian Pariwisata, bukan Kementerian Pariwara," pungkas Mikhael.
