Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/Net

Politik

Pak Mahfud, Tolong Pensiunkan Pedagang Isu Radikalisme Dari Negara!

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 00:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) membuat mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimies menatap negeri.

Pasalnya, Mahfud adalah seorang pemikir dan masalah polhukam di negeri ini tidak bisa diurai dengan otot dan otak kecil.

“Hanya otak besar yang bisa mengurai. Pendekatan demokrasi itu rumit dan karena itu mahal,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (27/10).


Salah satu yang menjadi sorotan Fahri adalah isu radikalisme yang mencuat kembali. Bahkan dia menyebut isu ini sudah menjelma sebagai industri para elite politik, di mana pejabat menakut-nakuti bangsa ini dengan isu radikal yang dituduhkan kepada kelompok Islam.

“Ini sudah merusak banyak sekali modal sosial kita. Tidak mudah dikembalikan,” sambungnya.

Pendiri Garbi itu mengaku heran lantaran isu ini berhasil membuat Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam percaya bahwa radikalisme ada di mana-mana dan mengancam negara kesatuan.

“Ajaib. Contoh dari satu dua ceramah dari ribuan ceramah setiap hari di seluruh Indonesia di-copy dan dijadikan alat bukti,” lanjutnya.

Untuk itu, Fahri menilai Mahfud MD sebagai pengganti Wiranto memiliki tugas berat dalam merevisi narasi radikalisme, yang telah membuat orang-orang moderat menjadi radikal. Sebab mereka kesal dengan cara kerja aparat  negara di bidang ini.

“Alhamdulillah kita juga punya Menteri Pertahanan (Prabowo) yang paham soal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut kepada Mahfud, Fahri meminta agar bisa menertibkan orang-orang tersebut. Caranya dengan mengajak para tokoh agama bersatu. Ulama, pendeta, pedanda, pastor dan bhiksu, dan lain lain telah menjadi pahlawan kerukunan sepanjang republik ini ada.

“Jadi tolong tertibkan para pedagang isu radikalisme dari negara. Pensiunkan mereka secepatnya,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya