Berita

Pelantikan Wamen di Istana Negara/Net

Politik

Kursi Wamen Untuk Akomodir Politik Bagi-Bagi

MINGGU, 27 OKTOBER 2019 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pelantikan wakil menteri (Wamen) menunjukan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebenaranya.

Bukan tanpa alasan, menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi, adanya wament karena pertimbangan 'politik bagi-bagi'.

"Karena politik bagi-bagi. Ini untuk mengakomodasi pendukung politik dibanding upaya mengakselerasi kinerja kabinet," kata Ade Reza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).


"Membengkaknya jumlah wamen juga kontras dengan upaya reformasi birokrasi untuk memangkas dan efisiensi birokrasi," lanjutnya.

Selain itu menurut Ade Wamen juga berpotensi menimbulkan polarisasi politik dalam birokrasi jika tidak sinergi dengan para menterinya.  

Oleh karena itu, Ade menyatakan Presiden perlu melakukan konsolidasi kabinet secara intensif.

"Hal itu untuk memonitor sinergisitas antar menteri dan wamen serta dengan birokrasi yang dipimpinnya, " pungkasnya

Sebelumnya Presiden Joko Widodo resmi melantik 12 nama wakil Menteri yang bergabung di Kabinet Indonesia Maju.  Wamen ini digadang-gadang bisa membantu pekerjaan menteri.

Berikut daftar 12 Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju:

  1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
  2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono
  3. Wakil Menteri: Zainut Tauhid Sa'adi.
  4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
  5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
  6. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
  7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
  8. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
  9. Wakil Menteri Agraria & Tata Ruang/BPN: Surya Tjandra
  10. Wakil Menteri BUMN: Budi Gunadi Sadikin
  11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
  12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya