Berita

Luhut B. Pandjaitan/Net

Politik

Syaroni: Sudah Tepat Jokowi Tendang Luhut Dari Kabinet

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Presiden Joko Widodo baru akan mengumumkan seluruh jajaran menteri kabinetnya besok, Rabu (23/10). Belum jelas siapa saja yang bakal dipilih sebagai pembantu, namun sebagian nama calon sudah mulai terungkap, kemarin mereka dipanggil ke Istana, sebut saja Mahfud MD, Nadiem Makarim, Erick Thohir bahkan Prabowo Subianto.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Syaroni megapresiasi langkah Jokowi yang mencari nama-nama baru untuk duduk sebagai menteri.

Meski demikian, Syaroni mengingatkan agar langkah positif itu konsisten sampai nanti pengumuman dilakukan Presiden.


"Diharapkan Jokowi konsisten menghadirkan figur-figur baru. Kalau pun tetap mempertahankan figur lama haruslah yang terbukti konstribusinya. Figur lama yang hanya menjadi beban harus disingkirkan," kata Syaroni dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/10).

Syaroni mengatakan, di antara figur lama yang harus diganti adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam Kabinet Kerja I pernah menjabat sebagai Kepala KSP, Menko Polhukam, dan Menko Kemaritiman.

Menurutnya, rekam jejak Luhut selama bercokol di kabinet lebih banyak merugikan. LBP, ujar Syaroni, selalu menawarkan solusi yang melibatkan China untuk mengatasi permasalahan bangsa. Misalnya yang teraktual, dalam kasus tekornya BPJS Kesehatan, LBP menawarkan asuransi China.

Selain itu, masih menurut Syaroni, LBP juga terlihat mementingkan bisnisnya sendiri. Awal tahun 2018, LBP meresmikan gedung mewahnya Sopo Del Tower di kawasan Mega Kuningan Jakarta. Tidak sampai di situ, publik dikejutkan dengan kepindahan kantor Pertamina ke gedung milik LBP.

Sulit untuk tidak menyimpulkan kepindahan kantor Pertamina ke Sopo Del Tower ada intervensi kekuasaan di baliknya.

"Bisnis LBP boleh moncer. Punya gedung super mewah. Punya penyewa yang bonafid sekelas BUMN Pertamina. Namun kondisi suram terlihat pada bidang kerja kemaritiman yang diembannya," katanya.

Kemudian, lanjut Syaroni, salah satu yang menjadi cacat Luhut dalam pemerintahan yakni keputusan impor garam. Menurut Syaroni, Indonesia yang merupakan pemilik pantai terpanjang kedua di dunia tak sepantasnya impor garam.

Kegagalan lainnya, Luhut juga dinilai gagal mewujudkan tol laut, gagal meningkatkan produksi minyak dan gas, kunjungan wisatawan asing masih di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura dan gagal fokus pada bidang kerjanya, karena LBP gemar mengurusi bidang kementerian lainnya.

"Sudah tepat kiranya jika Presiden Jokowi menendang LBP dari pusaran kekuasaan," demikian Syaroni.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya