Presiden Joko Widodo baru akan mengumumkan seluruh jajaran menteri kabinetnya besok, Rabu (23/10). Belum jelas siapa saja yang bakal dipilih sebagai pembantu, namun sebagian nama calon sudah mulai terungkap, kemarin mereka dipanggil ke Istana, sebut saja Mahfud MD, Nadiem Makarim, Erick Thohir bahkan Prabowo Subianto.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Syaroni megapresiasi langkah Jokowi yang mencari nama-nama baru untuk duduk sebagai menteri.
Meski demikian, Syaroni mengingatkan agar langkah positif itu konsisten sampai nanti pengumuman dilakukan Presiden.
"Diharapkan Jokowi konsisten menghadirkan figur-figur baru. Kalau pun tetap mempertahankan figur lama haruslah yang terbukti konstribusinya. Figur lama yang hanya menjadi beban harus disingkirkan," kata Syaroni dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/10).
Syaroni mengatakan, di antara figur lama yang harus diganti adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang dalam Kabinet Kerja I pernah menjabat sebagai Kepala KSP, Menko Polhukam, dan Menko Kemaritiman.
Menurutnya, rekam jejak Luhut selama bercokol di kabinet lebih banyak merugikan. LBP, ujar Syaroni, selalu menawarkan solusi yang melibatkan China untuk mengatasi permasalahan bangsa. Misalnya yang teraktual, dalam kasus tekornya BPJS Kesehatan, LBP menawarkan asuransi China.
Selain itu, masih menurut Syaroni, LBP juga terlihat mementingkan bisnisnya sendiri. Awal tahun 2018, LBP meresmikan gedung mewahnya Sopo Del Tower di kawasan Mega Kuningan Jakarta. Tidak sampai di situ, publik dikejutkan dengan kepindahan kantor Pertamina ke gedung milik LBP.
Sulit untuk tidak menyimpulkan kepindahan kantor Pertamina ke Sopo Del Tower ada intervensi kekuasaan di baliknya.
"Bisnis LBP boleh moncer. Punya gedung super mewah. Punya penyewa yang bonafid sekelas BUMN Pertamina. Namun kondisi suram terlihat pada bidang kerja kemaritiman yang diembannya," katanya.
Kemudian, lanjut Syaroni, salah satu yang menjadi cacat Luhut dalam pemerintahan yakni keputusan impor garam. Menurut Syaroni, Indonesia yang merupakan pemilik pantai terpanjang kedua di dunia tak sepantasnya impor garam.
Kegagalan lainnya, Luhut juga dinilai gagal mewujudkan tol laut, gagal meningkatkan produksi minyak dan gas, kunjungan wisatawan asing masih di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura dan gagal fokus pada bidang kerjanya, karena LBP gemar mengurusi bidang kementerian lainnya.
"Sudah tepat kiranya jika Presiden Jokowi menendang LBP dari pusaran kekuasaan," demikian Syaroni.
