Jakarta Terapkan Jalan Berbayar Mulai 2021 Mendatang

Kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta, akan diterapkan di 25 ruas jalan ganjil genap pada tahun 2021 mendatang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih mengkaji aturan pembatasan kendaraan tersebut sesuai arahan Kejaksaan Agung.

Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP pada 2019 ini. Namun, lelang itu dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP diulang. Sebab, ada hal prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kajian akan kemabli dimulai awal tahun 2020 dan diharapkan  di triwulan satu kajian tersebut sudah selesai.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Syafrin Liputo menyatakan, saat ini  sedang persiapan menuju lelang pelaksana proyek ERP. Sampai hari ini ada beberapa poin dalam kebijakan yang harus dikaji karena memerlukan penyesuaian.

“Setelah kaji ulang, tentu kita lengkapi dokumen, termasuk di dalamnya ada regulasi yang harus disesuaikan dan setelah itu baru masuk lelang,” ujar Syafrin di gedung DPRD DKI, Senin (21/10).

Dalam pelaksanaan lelangnya nanti akan mengacu pada Perpres nomor 16/2018.

Selain itu ERP juga akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, karena dalam penerapannya akan mencakup dari kecepatan hingga beban kendaraan.