Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Visi Jokowi Tak Bakal Terwujud Kalau Menteri Ekonominya Tidak Dirombak Total

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 21:12 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Visi Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato perdananya sebagai presiden periode kedua di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta terancam tidak bisa dicapai bila kinerja pemerintah di sektor ekonomi tidak dibenahi secara total.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan ingin agar rakyat Indonesia pada tahun 2045 pendapatannya Rp 27 juta per kapita per bulan.

Menurut Ekonom Senior Rizal Ramli, visi Jokowi bisa saja dicapai, namun dengan syarat, ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 5 persen hinggan 2045.


"Itu lompatan yang sangat tinggi sekali, kami melakukan perhitungan, untuk bisa mancapai itu, ekonomi Indonesia harus tumbuh antara 7-8 persen hingga tahun 2045," kata Rizal saat dimintai tanggapannya dalam siaran TV One, Senin (21/10).

Menurutnya, visi Jokowi bukan hanya sekadar keinginan semu, hal itu bisa diwujudkan karena negara-negara lain pernah berhasil melakukannya.

Ia mencontohkan, Tiongkok (China) pernah melakukan hal itu, kini Tiongkok menjadi negara yang super kaya, kuat secara ekonomi. Selain itu ada Jepang, usai terpuruk di Perang Dunia II, Jepang bangkit, dengan cara-cara khusus pertumbuhan ekonomi Jepang menyentuh dua digit, di atas 10 persen.

"Cita-cita dan impian Pak Jokowi ini besar sekali, tetapi kalau dia masih mengandalkan tim ekonomi yang lama, mohon maaf, payah deh, segitu-segitu saja, 5 persen doang," ujar Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini.

Menurut Rizal, kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, visi Jokowi di 2045 pasti tidak tercapai.

Selain itu, Rizal menambahkan, saat ini Indonesia terlalu bergantung pada arahan-arahan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatur perekonomian. Alhasil, pertumbuhan stagnan di 5 persen. Karena pada dasarnya, kata Rizal, saran Bank Dunia dan IMF justru menahan pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa gagal hanya di 5 persen, karena mengandalkan obat IMF dan Bank Dunia, yaitu dengan melakukan pengetatan anggaran dan ngejar pajak. Ekonomi yang lagi melambat, bila pajak dikejar terutama yang menengah ke bawah, lalu anggaran dipotong, sudah pasti makin nyungsep," urainya.

Rizal mengungkapkan, tiga tahun lalu ia pernah menyampaikan kepada Jokowi kalau tidak ada perubahan dengan strategi ekonomi, pertumbuhan akan stagnan di 5 persen.

"Saya katakan ke Pak Jokowi, Mas, kalau begini terus sampai 2019 pasti mentok, maksimum di 5 persen, dan ramalan kami itu terjadi," katanya.

Ia menilai, saat ini ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi bila ingin perekonomian Indonesia meningkat, salah satunya dengan restrukturisasi utang. Pasalnya, versi Rizal, bunga utang Indonesia saat ini kelewat tinggi, ditambah tenornya terlalu pendek.

Ia mengatakan, perlu ada pendekatan dengan cara-cara yang lebih inovatif dalam pengelolaan utang.

"Ada cara-cara lain, kita bisa swap bunga mahal dengan bunga yang long term dan lebih murah, karena kalau bunga utang kita turun saja hingga 1,5 persen itu bisa buat menyelamatkan BPJS yang 29 triliun," demikian Rizal Ramli.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya