Berita

Istana Negara Jakarta/Net

Politik

KABINET KERJA II

Gaya Komunikasi Pembantu Presiden Jangan Provokatif Dan Militeristik

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 13:46 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sering disebut sebagai menteri segala urusan. Banyak persoalan yang diurusi di luar bidangnya.

Selain itu, gaya komunikasi Luhut juga seringkali provokatif sehingga menimbulkan kontroversi. Dan hal tersebut kerap mengganggu citra pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, ke depan gaya komunikasi pembantu Presiden sebaiknya diubah.


"Pejabat publik mestinya mengurangi istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah yang akademik, gunakan bahasa sipil. Yang penting substansinya sampai kepada publik. Enggak perlu pakai bahasa yang militeristik seperti penggunaan istilah 'buldozer'," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).

Lanjut dia, sebaiknya dalam berkomunikasi pejabat publik menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti.

Namun, saat disinggung apakah Luhut masih akan dipertahankan Jokowi dalam Kabinet Kerja jilid II, Adi berpendapat kemungkinan iya. Karena meski kadang kali mengeluarkan pernyataan kontroversi, semua urusan selesai di tangan Jokowi.

"Apalagi di tengah koalisi yang gemuk ini, peran Pak Luhut sepertinya dibutuhkan. Sebab dia diharapkan akan memberikan jalan keluar bagi kebuntuan politik yang ada," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya