Berita

Untuk kelima kalinya Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB/Dok Kemlu

Dunia

Dapat Suara Terbanyak, Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 09:42 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Indonesia kembali membuktikan perannya di dunia internasional. Setelah berhasil menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020, kali ini Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk kelima kalinya.

Tak hanya terpilih untuk kelima kalinya, Indonesia pun mendapatkan suara terbanyak di Asia Pasifik. Total, Indonesia berhasi meraih 174 suara dari 193 negara anggota PBB dalam pemilihan yang berlangsung selama Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada 17 Oktober lalu.

"Indonesia kembali mendapat kepercayaan komunitas internasional untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022," tegas Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani seperti dilansir laman resmi Kemlu, Kamis (17/10).


Melenggangnya Indonesia ke Dewan HAM PBB ini membuktikan keberhasilan diplomasi Indonesia. Karena bagi Indonesia, pencapaian ini adalah bentuk penegasan komitmen terhadap penerapan norma HAM. Tidak hanya di tingkat nasional dan regional, namun juga global.

Selama masa kampanye, Indonesia sendiri mengusung tagline "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice".

Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Seperti Libia, Venezuela, Sudan, Mauritania, Nambia, Jepang, Korea Selatan, Irak, Kepulauan Marshall, Armenia, Polandia, Brasil, Jerman, dan Belanda.

"Jelas sekali, masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk berperan aktif di Dewan HAM PBB," lanjut Dirjen Kerjasama Multilateral, Febrian Ruddyard.

Pihak Kemlu mengaku, Indonesia akan berkomitmen secara penuh tidak hanya di Dewan HAM PBB, namun juga DK PBB hingga keanggotaan Indonesia habis pada tahun depan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya