Berita

Lambang polisi/Net

Politik

Diskresi Polri Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf Sudah Tepat

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 21:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas dan kestabilan keamanan ibukota, saat pelantikan presiden dan wakil presiden menuai apresiasi.

Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute, Bambang Saputra memuji diskresi polisi yang tidak memberi izin untuk menggelar aksi jelang dan saat pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin, tepatnya mulai dari Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).

"Saya sangat menyambut baik dan memberi apresiasi kepada Polri khususnya Polda Metro Jaya yang telah mengambil langkah cepat dan tepat," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/10).


Bambang menilai bahwa demokrasi merupakan demonstrasi merupakan ciri dari sebuah demokrasi. Hal itu secara hukum memang diperbolehkan.

Namun jika menilik berbagai aksi yang dilakukan belakangan, maka demonstrasi rawan ditunggangi penumpang gelap yang memancing keributan dan berubah jadi anarkis.

"Atas dasar itu, maka sangat logis dan realistis bila Polri mengambil tindakan yang sangat strategis mengeluarkan diskresi dengan berpijak pada UU 30/2004," tegasnya.

Bagi Bambang, stabilitas keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang utama. Untuk itu, dia mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin menunggangi aksi agar mengurungkan niat.

“Sebab, penggalangan massa untuk berdemostrasi secara tidak intelek sejatinya merugikan kita semua sebagai bangsa," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya