Stabilitas nasional membutuhkan dua keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sementara Indonesia selama ini hanya fokus pada penciptaan demokrasi politik saja.
Demokrasi ekonomi seolah terabaikan sehingga instabilitas nasional masih terus terjadi.
Begitu kata Wakil Ketua Forum Komunikasi Koperasi Masiswa Indonesia (FKKMI), Zaki Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10). FKKMI merupakan gabungan Koperasi Mahasiswa (Kopma) dari 69 perguruan tinggi se-Indonesia.
“Penguasaan sumber daya yang dikuasai oleh segelintir orang adalah buktinya, selain kesenjangan sosial dan menganganya kemiskinan serta pengangguran,†tegasnya.
Zaki mengingatkan, ada amanat konstitusi tentang sistem ekonomi nasional, yaitu melalui pendayagunaan koperasi. Namun hal tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.
Atas dasar itu, FKKMI bertekad untuk berjuang menciptakan demokrasi ekonomi sesuai konstitusi agar stabilitas nasional terjaga.
Di satu sisi, mereka meminta Jokowi untuk benar-benar menggunakan hak prerogatif dengan cermat dalam menyusun kabinet dengan memperbanyak kaum profesional. Hal itu sesuai dengan janji Jokowi yang menyebut akan mengisi 55 persen dengan kelompok profesional.
“Sehingga tidak terdikte oleh partai politik, khususnya menteri koperasi,†terangnya.
Dalam hal ini, FKKMI mendorong Mohamad Sukri, sebagai pendiri FKKMI untuk dipertimbangkan jadi menteri koperasi. Fauzi yakin Sukri bisa membantu Jokowi dalam menghadapi tantangan bonus demografi.
Dia yakin Sukri mampu membuat Kementerian Koperasi menjadi tumpuan Pemerintahan Jokowi di masa mendatang karena tata kelola koperasi dilakukan secara tepat dengan dukungan regulasi yang baik.
“Jika tata kelola koperasi dilakukan secara tepat dengan dukungan regulasi yang baik, maka bonus demografi akan menjadi berkah, Mohamad Sukri punya solusi atas hal tersebut,†pungkasnya.
