Berita

Bupati Bengkulu siap bantu tingkatkan pendapatan guru honorer/RMOLBengkulu

Nusantara

Kabar Baik Buat Para Honorer, Bulan Depan Ada Insentif Tambahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ratusan honorer guru dan tenaga kependidikan se-Bengkulu Selatan (BS) menggelar pertemuan akbar bersama Bupati Bengkulu, Gusnan Mulyadi yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (Dikbud) menuai beberapa hasil keputusan, Sabtu (12/10).

Dari hasil pertemuan tersebut, Pemkab BS akan melakukan penambahan insentif bagi honorer guru dan tenaga pendidikan. Mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Penambahan insentif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 1 November 2019.

Selain itu, Pemkab juga siap mendukung upaya honorer untuk mengikuti Program Profesi Guru, dengan segera akan dikeluarkannya SK guru honorer dan tenaga kependidikan pada 1 November 2019.


Dalam sambutannya Gusnan menyampaikan bahwa pemkab akan mengupayakan penambahan insentif guru honorer dan tenaga kependidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) di tahun 2020 mendatang. Dan akan melakukan revisi terhadap Perbup BOSDa agar insentif guru honorer dan tenaga kependidikan bisa dibayar dari dana BOSDa.

"Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah belum bisa memberikan honor sesuai keinginan kawan-kawan honorer semua. Jangan nuntut besar-besar, tapi lumayan lah untuk tambah-tambah," kata Gusnan, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBengkulu.

Bupati minta kepada Dikbud agar benar-benar mendata jumlah honorer, sehingga tidak ada honorer yang terlewat.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan, meskipun hanya mendapat imbalan yang sangat kecil dan jauh dari kata layak, namun masih tetap bertahan dan ikhlas mengabdi," bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikbud, Rispin Junaidi menyampaikan bahwa berdasarkan data sementara, saat ini ada 483 honorer guru dan tenaga kependidikan mulai dari TK, SD dan SMP di BS.

"Kalau yang hadir hari ini mencapai 600-an orang, karena ada yang honorer dari guru SMA dan SMK. Untuk guru honorer SMA dan SMK itu wewenangnya Pemerintah Provinsi. Tapi seperti yang disampaikan pak Bupati tadi, kita bersama pak bupati siap memfasilitasi dan bersama-sama perwakilan honorer untuk menghadap pak gubernur," jelas Rispin

Rispin belum bisa menyebutkan besaran penambahan insentif/honor secara  pasti. Dia hanya bisa memberikan kisaran angka insentif yang akan diberikan dari dana BOSDa.

"SK terhitung November, tapi untuk honor bulan November dan Desember 2019 akan dirapel pada tahun 2020. Untuk besaran penambahan insentif kita usulkan sekitar Rp 200 sampai Rp 250 ribuan per orang, tapi ini masih butuh persetujuan DPRD," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya