Berita

Tim ekonomi Jokowi harus prorakyat/Repro

Politik

Syarat Mutlak Tim Ekonomi Jokowi, Harus Berpihak Kepada Rakyat

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 13:25 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak dinilai sebagai kurang optimalnya kinerja tim ekonomi di kabinet Pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Analis Ekonomi Politik Kusfiardi, ke depan Jokowi perlu mengganti wajah-wajah tim ekonomi dalam susunan kabinetnya.

"Jokowi membutuhkan orang-orang ekonomi yang mampu merumuskan strategi kebijakan nasional yang responsif terhadap kebutuhan mendesak kita secara nasional, di tengah perekonomian global yang tidak jelas ini," ujarnya saat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/10).


Orang-orang itu, lanjut Kusfiardi, syaratnya harus memiliki keberpihakan pada rakyat.

"Itu tidak bisa diserahkan kepada orang yang apa-apa mikirnya diserahkan ke pasar. Apa-apa impor. Apa-apa investor (asing)," tegasnya.

Tim ekonomi Pemerintahan Jokowi terus disorot seiring melemahkan perekomian nasional. Tercatat, ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 tumbuh sebesar 5,05 persen. Angka yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,27 persen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Istri Petinggi KPK Jadi Kapolres Metro Bekasi

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:12

Jasa Marga Alihkan 50,8 Juta Saham ke BP BUMN, Ini Penjelasan Lengkapnya

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:03

Hensat soal Pilkada Lewat DPRD: Ketua Kelas Saja Dipilih Murid

Rabu, 07 Januari 2026 | 14:01

Wagub Babel Hellyana Siap Jalani Proses Hukum Kasus Ijazah

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:55

SPKR Kembali Geruduk OJK dan KPK Soal Dugaan Penggelapan Aset Sitaan Korupsi

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:43

Pilkada oleh DPRD dan Memperkuat Demokrasi Pancasila

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:42

Perluasan Definisi “Upaya Paksa” dalam KUHAP Baru: Menjaga Keadilan, Menjaga Kewenangan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:38

Farhan Siap Dipanggil Kejaksaan soal Kasus Wawalkot Bandung

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:35

Waspada Importir! Simak Aturan Terbaru Batas Waktu Penimbunan Barang di Pelabuhan

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:32

Mentan Amran Terima Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:30

Selengkapnya