Iuran BPJS Seperti Memaksa Orang Bayar Mahal Tapi Tanpa Jaminan

Pemerintah segera menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya. Iuran itu akan mulai diterapkan pada awal tahun 2020, tahapnya hanya tinggal menunggu peraturan presiden sebagai payung hukum.

Menanggapi wacana tersebut, anggota DPD RI Fahira Idris menyayangkan sikap ngotot pemerintah yang tidak  dengan komitmen atau jaminan peserta akan mendapat pelayanan yang lebih baik.

Tidak ada komitmen tegas pemerintah bahwa ke depan sistem dan manajemen BPJS Kesehatan lebih baik, sehingga tidak terjadi lagi defisit sama sekali tidak terdengar. Bahkan kenaikan BPJS Kesehatan diiringi narasi-narasi yang dinilai kurang simpatik.
 

 
“Ibaratnya memaksa orang membayar sebuah produk dengan selisih harga lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi tidak diberi jaminan bahwa produk tersebut lebih baik dari sebelumnya. Malah narasi-narasi yang mengiringi rencana kenaikan iuran sama sekali tidak simpatik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (9/10).

Menurut Fahira, alasan atau pembelaan pemerintah yang menyatakan bahwa jika iuran tidak naik maka BPJS Kesehatan bisa bangkrut, mengesankan defisit BPJS Kesehatan adalah tanggung jawab semua peserta.

Padahal jika saja kinerja BPJS Kesehatan maksimal terutama terkait strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi, penerimaan dan pengeluaran, dan sistem piutang, defisit tidak akan sebesar ini.
 
Belum lagi persoalan masih banyaknya ditemukan peserta bermasalah yang menjadi biang terus membengkanya defisit, menandakan banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah.
 
“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan persoalan serius, jangan disederhanakan, misalnya cuma naik lima ribu per hari atau sama seperti bayar parkir motor per jam sehingga tidak memberatkan,” tegasnya.

“Narasi-narasi seperti ini baiknya dihindari. Bangunlah narasi yang lebih kuat dan persuasif, agar publik lebih simpatik,” pungkas senator Jakarta ini.