Berita

Bendera Gerindra/Net

Politik

Usai Ngalah Di MPR, Minimal Gerindra Dapat Satu Menteri

SABTU, 05 OKTOBER 2019 | 04:17 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Peluang Partai Gerindra untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin di periode lima tahun mendatang semakin terbuka lebar.

Hal itu seiring sikap Fraksi Partai Gerindra yang mengalah saat pemilihan ketua MPR. Gerindra menyatakan dukungan kepada Bambang Soesatyo setelah sebelumnya menjadi satu-satunya fraksi yang ngotot mengusung utusan mereka, Ahmad Muzani sebagai ketua MPR.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai ada kesepakatan lain di balik sikap legowo Gerindra menyerahkan pucuk pimpinan MPR kepada koalisi pendukung Jokowi-Maruf.


Berdasarkan analisanya, kesepakatan itu besar kemungkinan adalah masuknya Gerindra dalam barisan koalisi pemerintah.

Pasalnya, saat menyampaikan dukungan pada Bamsoet, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria turut menyinggung nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Riza menyebut keputusan itu hasil konsultasi dengan Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Jadi semakin terbuka lebar bagi Gerinda bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin lima tahun ke depan, bersama-sama dengan sejumlah partai pengusung, utamanya PDIP, Golkar,  PKB dan PPP,” terangnya.

Emrus bahkan memprediksi, Gerindra akan mendapat jatah dua menteri. Kementerian yang diberikan juga akan  linear dengan visi, misi dan program kampanye ketika Pilpres 2019.

“Bisa saja beberapa kader Gerindra, dua atau paling tidak satu orang jadi anggota kabinet. Inilah yang saya sebut sebagai koalisi gotong royong,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya