Berita

Beras/Net

Politik

Buwas Perlu Laporkan Pemfitnah Beras Bulog Ke Polisi

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 23:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan kontroversial dari seorang pejabat bisa menimbulkan polemik di publik. Terpenting lagi, pejabat publik tidak boleh mengumbar pernyataan yang belum tentu kebenarannya.

Atas alasan itu, mantan Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso meminta Dirut Perum Buloh, Budi Waseso untuk mempertanggungkan pernyataannya.

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Buwas, sapaan Budi, yang mengaku sudah menyiapkan 700 ribu ton beras hingga akhir tahun untuk disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Buwas mengaku pesimis target itu bisa terpenuhi.


Pasalnya per September baru 30 ribu ton beras yang terealisasi. Sementara di satu sisi, Buwas menguraikan bahwa penyerapan tersebut terkendala lantaran ada yang memfitnah Bulog dengan modus pemalsuan dan memfitnah bahwa beras Bulog berkualitas buruk.

Sutarto meminta mantan Kabareskrim Polri itu untuk melaporkan para pemfitnah Bulog tersebut ke polisi agar kasus ini menjadi terang benderang.

"Kalau saya secara pribadi buktikan saja. Kalau ada yang bermain-main, ya diproses hukum saja. Sehingga tidak jadi polemik,“ ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (4/10).

Lebih lanjut, Sutarto menilai masalah penyaluran beras tersebut seharusnya berhubungan dengan suplainya.

Sementara jika berbicara mengenai penyaluran program BPNT, Sutarto mengaku sudah pernah membicarakan hal tersebut sejak masih menjabat. Dia mengaku sudah pernah menyarankan agar BPNT itu disalurkan sejak Januari.

"Saran kita dulu begitu dan saran ini sudah kita sampaikan kepada bapak presiden secara langsung," katanya.

Menurut Sutarto, jika ini dibahas sejak Januari, pasti tidak akan terjadi persoalan dengan kualitas beras seperti yang dikeluhkan Buwas saat ini.

“Jadi, kalau sekarang mempersoalkan kualitas, itu karena memang sudah sekian bulan,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya