Berita

Mega Surya paloh/Net

Politik

Megawati Dan Surya Paloh Matahari Kembar Di Lingkaran Jokowi

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 13:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai pendukung presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu tampak sudah tidak solid lagi. Pasalnya, antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri dan Ketua Umum partai Nasdem Surya Paloh semakin menunjukkan ketidakharmonisan hubungan keduanya.

Mega dan Paloh, disebut-sebut sebagai matahari kembar yang berada di lingkaran Jokowi. Namun, keduanya tidak saling menginginkan ada yang merasa tersaingi.

"Tentu Mega dan Paloh ingin jadi orang paling berpengaruh di internal koalisi Jokowi. Bila perlu tak ada matahari kembar. Ini kan mataharinya ada dua. Ada Mega dan ada Paloh," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu di Jakarta, Kamis (3/10).


PDIP, kata Ujang, sebagai partai pendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 silam memang tidak suka dengan keberadaan partai Nasdem. Sebab, Nasdem saat itu mendapat jatah Jaksa Agung dari Jokowi.

"Sedangkan diawal pembentukan kabinet hanya ada segelintir menteri dari PDIP. Padahal PDIP partai pemenang Pemilu," kata Ujang.

Atas dasar itulah, lanjut Ujang, di 2019 ini PDIP enggan mengulangi peristiwa serupa yang dialami pada 2014 silam. Apalagi, pasca Pilpres 2019, Megawati melakukan pertemuan hangat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Persaingan (PDIP vs Nasdem) makin menjadi. Pasca Pilpres, peta koalisi sedikit berubah. Mega sedikit mesra dengan Prabowo. Paloh bergandengan dengan Airlangga, Cak Imin, dan Monoarfa," demikian Ujang.

Diketahui, saat pelantikan DPR RI Periode 2019-2024 pada Selasa (1/10) lalu, Megawati berpapasan dengan Surya Paloh namun tak menyalami sebagaimana dilakukan Megawati kepada tokoh lainnya. Sikap Mega dan Paloh itu menjadi perbincangan hangat masyarakat hingga saat ini.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya