Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai ketentuan mengenai anggota DPD RI melanggar etika itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan itu bagus.
Tetapi, kata Margarito, secara hukum ketentuan itu hanya mengikat pada anggota DPD yang baru saja dilantik dan tidak mengikat pada rekam jejak sebelumnya.
“Oleh karena sudah berakhir maka anggota DPD RI yang baru harus dianggap belum pernah melakukan apa-apa,†kata Margarito kepada wartawan, Rabu (2/10).
“Orang belum menjadi DPD kok sudah terikat pada ketentuan melanggar etika? Bahwa dia pernah melanggar etika di masa lalu, ya sudah berakhir kemarin. Konsekuensinya, sudah berakhir kemarin,†imbuhnya menambahkan.
Menurutnya, pemilihan calon DPD kemarin itu sama nilainya dengan menghentikan seluruh hukum yang terjadi di masa lalu.
“Dan oleh karena itu, kalau pun ada pelangaran etika, maka sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan dia di masa lalu,†ujar Margarito.
Lebih lanjut, Margarito mengatakan ketika seseorang terpilih lagi, dan pemilu itu satu peristiwa hukum yang bernilai, bukan lagi orang lama tetapi dia orang baru. Karena itu, dia tidak lagi melanggar etika.
“Maka karena kegiatan DPD baru dimulai kemarin, maka bagaimana dia melanggar etika? Itu tidak bisa diperlakukan untuk Ibu Hemas untuk mencalonkan diri,†tegas Margarito.
Margarito juga menegaskan aturan yang lama tetap berlaku, tetapi tidak untuk anggota DPD RI yang baru dua hari. Karenanya, belum bisa diberlakukan ketentuan itu kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.
“Karena itu tidak ada hambatan bagi Ibu Hemas untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR. Menurut saya, anggota DPD tidak bisa dipakai untuk menghalangi ibu Hemas menjadi calon pimpinan MPR mewakili unsur DPD,†tegas Margarito.
“Karena ketentuan ini, sedikitpun tidak menghalangi ibu Hemas menjadi calon," tukasnya.
Diketahui, GKR Hemas diketahui bersama pernah berurusan dengan Badan Kehormatan. Ratu Yogya itu pernah dipecat karena BK DPD karena membolos saat sidang paripurna. Tercatat, Hemas tidak hadir di 12 kali sidang.
Hemas sendiri mengaku tidak hadir dalam sidang lantaran dia tidak mengakui kepemimpinan DPD di bawah Oesman Sapta Odang.
