Jika Jadi Ketua DPD, La Nyalla Janji Bangkitkan Kaukus Perempuan Hingga Berikan Rumah Dinas

Calon pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mataliti menyampaikan visi dan misinya di hadapan 131 anggota DPD RI.

La Nyalla mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Ketua DPD RI, dirinya sudah mempunyai skala prioritas program jangka pendek yang menyangkut kepentingan anggota DPD RI. Tak hanya itu, dia juga berjanji akan memperjuangan kepentingan tersebut.

“Ada beberapa catatan menurut saya penting, pertama sejak DPR RI berdiri hingga saat ini hanya ada empat kantor DPD RI  di daerah, yaitu di Jakarta, Jogja, Sumsel dan NTT," ujar La Nyalla di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

La Nyalla akan menambah kantor DPD di beberapa wilayah di Indonesia.

"Ini harus kita teruskan karena saya berkoordinasi dengan beerapa gubernur itu sudah disiapkan tanahnya sebagai hibah dari pemda. Untuk itu kalau saya dipercaya kita harus lakukan," kata La Nyalla.

Selain itu dia akan memperjuangkan anggota DPD RI mendapatkan rumah dinas di Jakarta sama seperti anggota DPR RI.

"Anggota DPD dari daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta, sementara anggota DPR RI disediakan rumah dinas, saya akan berbicara dengan menteri keuangan agar ada skema bantuan bagi anggota DPD," tambahnya.

Yang menarik adalah jika dia terpilih menjadi ketua, La Nyalla akan membangkitkan kembali kaukus Perempuan Parlemen RI yang sebelumnya tak mendapatkan perhatian di eranya.

"Ketiga saya akan hidupkan kembali kaukus perempuan yang pernah ada, karena bagi saya terus terang melihat pelantikan banyak perempuan tapi yang dilantik tadi semuanya laki-laki miris buat saya," paparnya.

Kemudian, lanjut La Nyalla, dia akan memperjuangkan terkait kunjungan kerja anggota ke luar negeri.

"Harus dibiayai langsung bukan at cost dan anggota DPD yang bertugas di luar negeri harus mendapat fasilitas untuk membawa staf seperti yang terjadi di DPR RI,” paparnya.

Terakhir La Nyalla akan menyiapkan tenaga ahli maupun staf di setiap provinsi minimal lima orang di daerah.

“Kelima hubungan tenaga aktif bagi anggota DPD selama ini hanya tiga staf, padahal dapil DPD ada provinsi, menurut saya seharusnya ditunjuk atau minimal lima orang staf," pungkasnya.