Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Aborsi, Kumpul Kebo, Ayam Ke Tetangga Kena Pidana, Ternyata Semua Itu Tidak Benar

MINGGU, 29 SEPTEMBER 2019 | 12:15 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Publik ramai-ramai menolak Rancangan Undang-Undang KUHP karena dinilai tidak sesuai diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia dan banyak pasal yang kontroversial.

Ribuan mahasiswa berunjuk rasa menuntut Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RUU tersebut hingga akhirnya terjadi kericuhan di sejumlah daerah karena aksi mahasiswa diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian.

Padahal, tidak semua yang dituduhkan publik soal RUU KUHP benar adanya, dari informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, banyak pasal kontroversial yang dituntut publik ternyata tidak sesuai dengan fakta dalam rancangan UU KUHP.


Contohnya soal pasal yang konon katanya dialamatkan kepada wanita yang tampak menggelandang, atau wanita pulang malam dipidana dan denda Rp 1 juta. Padahal dalam RKUHP, Pasal 431 RKUHP berbunyi, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I. Denda kategori I yakni Rp 1 juta.

Lalu soal aborsi, publik menyebut perempuan korban perkosaan yang gugurkan kandungannya dipidana penjara, ditelaah, dalam Pasal 471 Ayat 3, RKUHP berbunyi, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dipidana.

Selanjutnya soal pemilik hewan peliharaan yang ceroboh, dari yang viral di media sosial, netizen berpendapat, konon setiap orang yang teledor sehingga mengakibatkan ayamnya masuk pekarangan tetangga denda Rp 10 juta. Padahal, dalam Pasal 340 Huruf c RKUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, setiap orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan lain. Pidana denda kategori II Rp 10 juta.

Kemudian soal kumpul kebo, publik menyebut pelaku kumpul kebo dapat dipidana penjara setahun, padalah dalam Pasal 418 Ayat 1 dan 2 RKUHP, pelaku kumpul kebo dipidana paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.

Soal menghina pengadilan, konon katanya pers dan advokat yang mengkritik hakim dalam sidang pengadilan akan dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak 10 juta, faktanya dalam Pasal 281 RKUHP, dipidana dengan pidana paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

1. Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan

2. Bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan atau

3. Tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan pasal 281 RKUHP.

Seperti diketahui, KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari era kolonial Belanda atau ketika masa penjajahan.

Sejak dari zaman Presiden Soekarno hingga kini, pemerintah dan DPR membahas agar disahkan KUHP yang baru yang mengedepankan rasa demokrasi seperti apa yang saat ini berlaku di Indonesia.

Namun, karena desakan mahasiswa dan sejumlah pihak, pemerintah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya