Berita

Hendri Satrio (tengah) saat saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar FrontPage Communication/RMOL

Politik

Hensat: Jokowi Dialog 52 Kali Sebelum Relokasi PKL Solo, Kenapa Saat RUU KPK Tidak?

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2019 | 14:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Cara dialog Presiden Joko Widodo pernah mengesankan publik. Khususnya, saat dia masih menjabat walikota Solo dan berhasil merelokasi para PKL yang berjubel jualan di kawasan Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo, Surakarta.

Analis politik Kedaikopi, Hendri Satrio bahkan mengaku sempat bangga dengan cara yang ditunjukkan Jokowi itu. Pasalnya, Jokowi mengutamakan dialog dalam relokasi tersebut dan berkali kali menemui para pedagang.

“Saya sangat bangga dengan 52 kali dialog dengan pedagang pasar untuk memindahkan pedagang dari tempat A ke tempat lain," kata Hendri saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar FrontPage Communication bertema “Meraba Wajah Kabinet Jokowi Jilid II” di Bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (26/9).


Namun demikian, kini kebanggaannya kepada Jokowi itu sirna. Pasalnya, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lagi mengedepankan dialog dalam mengambil kebijakan saat menjadi presiden.

“Dalam revisi UU KPK, dia tidak satu kali pun berdialog, terus terang ini membuat saya resah," ungkapnya menambahkan.

Hendri mengaku tidak habis pikir mengapa cara dialog tiba-tiba ditinggalkan Jokowi. Dia duga, bisa jadi cara itu ditinggalkan karena Jokowi tidak akan ikut berkompetisi politik lagi setelah terpilih sebagai presiden periode kedua.

"Apakah ini yang diartikan dari pernyataan dia (Jokowi), "saya tidak ada lagi beban hidup”,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu.

Apa akibatnya ketika Jokowi tidak lagi membuka pintu dialog. Kata Hendri, informasi pihak Istana menjadi tidak utuh dan semua keputusannya menjadi tidak jelas arahnya.

"Dengan tidak adanya dialog ini  kemudian Istana jadi serampangan, contoh kemarin Pak Moeldoko bilang KPK menghambat investasi," pungkasnya.

Diskusi ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia, Febri Rahmat; Direktur Program Cedes, Edy Mulyadi; aktivis anti korupsi,  Adhie Massardi; dan Litbang RMOL, Faisal Mahrawa sebagai narasumber. Sementara Wapimred Kantor Berita Politik RMOL, Ruslan Tambak bertindak sebagai moderator.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya