Jokowi Harus Gandeng KPK Untuk Bersihkan Calon Menteri Bermasalah

Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik sebagai presiden 20 Oktober mendatang untuk menjalani periode kepemimpinan keduanya. Sampai saat ini wajah kabinet yang akan bekerja membantu Jokowi masih belum jelas siapa saja orangnya.

Elite partai politik sejauh ini masih bermanuver meminta tambahan ke Jokowi. Namun demikian hingga saat ini belum nampak berapa jatah masing-masing parpol dan siapa saja sosok yang akan membantu kerja Jokowi di periode keduanya.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyatakan, Jokowi perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melacak rekam jejak calon menterinya. Tujuannya, untuk menghindarkan menteri dari jeratan kasus hukum

"Jokowi perlu melibatkan KPK dalam mentracking rekam jejak menterinya biar tak tersangkut hukum di kemudian hari. Periode kedua merupakan pertaruhan kinerja Jokowi," tandas Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL," Selasa (24/9).

Diketahui di periode pertama, ada 2 menteri yang tersangkut kasus korupsi diantaranya Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Tidak hanya itu, beberapa menteri Jokowi tampak mondar mandir menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah. Meski belum berstatus tersangka dikhawatirkan akan menganggu kinerja pemerintahan.