Berita

Andi Arief dukung keberadaan Dewan Pengawas KPK/Net

Politik

Soal Dewan Pengawas KPK, Andi Arief Jadi Teringat Andi Mallarangeng

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 | 14:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembentukan Dewan Pengawas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi sebagian pihak dinilai menjadi langkah maju bagi lembaga antirasuah tersebut. Sehingga KPK tak lagi jadi lembaga superbody tanpa limit.

Keberadaan Dewan Pengawas ini merupakan salah satu hal yang muncul dalam revisi Undang-undang KPK yang baru saja disahkan DPR. Dalam pandangan politikus Partai Demokrat, Andi Arief, keberadaan Dewan Pengawas justru bisa membuat KPK menjadi lebih kuat.

Ketika sudah berfungsi, Dewan Pengawas akan membuat KPK tak lagi jadi lembaga "tanpa sensor". Sehingga kejadian-kejadian buruk yang menimpa seseorang saat dijadikan tersangka, meski tidak memiliki bukti kuat, tak akan terjadi lagi.


"Saya teringat Andi Mallarangeng. Semua sadapan telpon, audit BPK, pemeriksaan saksi, rekening dia dan keluarga dibekukan, sampai putusan tidak ditemukan serupiah pun korupsi. Namun dia harus menjalani hukuman 4 tahun karena dianggap lalai. Nama baiknya tercoreng. KPK sedikit berdosa," ucap Andi Arief di laman Facebook-nya, Kamis (19/9).

Karena itu, Andi Arief pun sangat mendukung dibentuknya Dewan Pengawas bagi KPK. Dia pun memberi usulan siapa saja yang bisa mengisi posisi di Dewan Pengawas.

"Dewan Pengawas itu diisi oleh mantan Komisioner KPK, yang jumlah dan cara pemilihannya ditentukan atau dicari jalan yang disepakati," pungkas Andi Arief.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya