Berita

Relawan satgas karhutla DKI saat akan diberangkatkan Gubernur Anies Baswedan/Net

Nusantara

BNPB Riau Tolak Bantuan Anies, Mardani Ali: Itu Bukan Hal Bijak

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 | 10:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau yang menolak bantuan relawan satgas penanggulangan bencana yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Mardani, kondisi di Sumatera, khususnya Riau, yang terdampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mutlak dibantu oleh banyak pihak.

"Jadi bukan sesuatu yang bijak jika menolak pertolongan pihak lain," ujar Mardani Saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/9).


Mardani mengingatkan, dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini, alangkah baiknya jika semua pihak bersatu membantu masyarakat terdampak karhutla.

Selain itu Ketua DPP PKS ini juga sangat menyayangkan bila ada sebagian masyarakat yang mencap bantuan Anies ini sebagai usaha mencari panggung menuju Pemilu 2024.

"Soal Pak Anies cari panggung itu urusan beliau. Dan siapa mencari panggung biasanya akan dilindas oleh panggung itu sendiri," Mardani mengingatkan.

"Sekarang kita fokus darurat asap yang memerlukan kerjasama dan bantuan semua pihak. Bersikaplah dewasa dan berjiwa besar," tegas Mardani.

Sebelumnya, Selasa (17/9), Anies telah melepas 65 personel gabungan yang dikirimkan untuk membantu memadamkan karhutla di Riau selama 10 hari.

Namun, pihak BNPB Riau justru menolak bantuan Anies tersebut. Alasannya personel di sana sudah cukup untuk menanggulangi asap akibat karhutla.

Kendati demikian menurut informasi yang disampaikan Anies, Rabu (18/9) kemarin, para relawan yang dikirim oleh Pemprov diarahkan oleh BNPB untuk membantu di Kalimantan Tengah.

"Karena di sana kondisinya sedang berat," sebut Anies.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya