Tim Transisi Bentukan Pimpinan KPK Sudah Mulai Kerja

Tim transisi bentukan pimpinan KPK saat ini sudah mulai bekerja untuk menganalisis UU 30/2002 tentangg KPK, salah satunya berkoordinasi dengan Kemenpan RB menyoal status pegawai KPK.

"Kami berharap revisi undang-undang segera dipelajari agar nanti dapat diantisipasi perubahan-perubahan ke depan termasuk perubahan status kepegawaian sambil berkoordinasi dengan Kmenpan RB," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam (18/9).

Selain itu, KPK juga akan menyurati Presiden Joko Widodo ihwal masukan dan dampak perubahan status kepegawaian akibat UU KPK yang direvisi.

"Karena yang tanda tangan kan presiden terkait apa yang dirasakan, dampak perubahan meskipun saya enggak tahu keputusannya terserah presiden," sambungnya.

Lebih lanjut, Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebut tim tersebut terdiri dari biro hukum, biro sumber daya manusia, serta biro perencanaan dan keuangan. Tim ini bertugas untuk menganalisis setiap pasal per pasal dalam UU KPK yang direvisi.

"Kami sama sekali belum membicarakan uji materil. Yang kami fokuskan adalah analisis bagian-bagian pasal, kata, kalimat, ayat, bab. Itu semua kami analisis untuk melihat konsekuensi RUU terhadap kelembagaan, operasional KPK dalam pelaksanaan tugas termasuk soal SDM," demikian Febri.