Berita

Ilustrasi/Net

Politik

WWF Usulkan Kepada Jokowi Untuk Tetapkan Indonesia Darurat Karhutla

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 | 19:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia mengusulkan agar pemerintah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) untuk Indonesia. Hal ini mengingat kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera sudah makin meluas.

Direktur Konservasi WWF Indonesia, Lukas Adiyakso mengatakan, dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diunggah melalui SiPongi Karhutla Monitoring System, rekapitulasi luas karhutla 2019 telah mencapai 328,722 hektare.

"WWF ingin mengusulkan agar ini (karhutla) menjadi darurat karhutla untuk Indonesia, karena sudah luas sekali," kata Lukas saat media briefing WWF Indonesia bertajuk "Indonesia Darurat Karhutla dan Upaya Penyelematan Hutan yang Tersisa" di kawasan TB Simatupang, Jakara Selatan, Selasa (17/9).


Lukas mengatakan, dalam karhutla yang terjadi saat ini, terutama di kawasan Sumatera dan Kalimantan, setidaknya ada 300.000 hektar lahan yang terbakar. Kebakaran, lanjut Lukas, diperparah dengan faktor alam, yakni cuaca kering dan musim kemarau.

Meski demikian, Lukas tak mau menyimpulkan alam sebagai faktor utama lahan terbakar. Menurutnya, penyebab kebakaran juga menyangkut pada ulah manusia, entah yang dilakukan oleh korporasi atau individu dalam melakukan pembukaan lahan yang masih menggunakan metode pembakaran.

Oleh karena itu, menurut dia Presiden Joko Widodo harus megambil sikap dan menetapkan bencan karhutla sebagai hal yang darurat.

"Perlu mendudukan betul-betul persoalan kebakaran hutan sekarang jangan dianggap normal," tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo pada Senin malam (16/9) sudah berada di Pekanbaru, Riau untuk memantau langsung penanggulangan bencana karhutla. Dalam kesempatan itu, Jokowi memerintahkan TNI, Polri, BNPB dan Pemda setempat untuk bersinergi mengatasi kebakaran lahan.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera memproses hukum oknum maupun korporasi yang terlibat pembakaran lahan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya