Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan jajarannya sangat serius dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi saat ini.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sumsel, Iriansyah mengatakan, Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan jajaran Pemprov Sumsel sudah berkordinasi dengan TNI, Polri dan BNPB serta kepala daerah di 17 Kabupaten/kota di Sumsel untuk menanggulangi bencana karhutla.
Bahkan saat ini, Gubernur Sumsel Herman Deru sudah menetapkan status siaga darurat asap kebakaran hutan dan lahan.
"Sejak awal Maret 2019 Pak Gubernur Sumsel sudah menyatakan status siaga untuk mengantisipasi karhutlah sejak dini. Bahkan pada April 2019 Pak Gubernur menerbitkan SK Satgas Karhutlah Sumsel dengan menunjuk Danrem 044 Gapo dan Kepala BPBD Sumsel sebagai Wadan satgas dibantu dengan Sub Satgas Udara, Danlanud, Satgas Darat, Satgas Gakkum, Satgas Sosialisasi dan Satgas Doa dari Pemprov," tegas Iriansyah, seperti dikutip dari
Kantor Berita RMOLSumsel, Senin (16/9).
Keseriusan Pemprov. Sumsel dalam mencegah Karhutla juga ditindaklanjuti dengan membuat maklumat bersama antara Gubernur, Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel yang berisikan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.
"Tidak cukup di situ saja, kita juga telah membentuk satgas kebakaran hutan di BPBD Provinsi Sumsel dengan membuat posko-posko pencegahan kebakaran di desa-desa rawan karhutla,†tambah Iriansyah.
Iriansyah menambahkan, Gubernur Herman Deru setidaknya sudah melakukan patroli udara sebanyak enam kali menggunakan helikopter untuk memantau langsung kebakaran hutan dan lahan di antaranya ke wilayah Muba, Banyuasin, OKI, OI, OKU dan Kabupaten Pali.
"Pak Gubernur sangat konsen dalam mematau perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Selain memantau lewat jalur darat dan udara juga Pak Gubernur juga telah melayangkan surat ke kabupaten/kota untuk menggelar sholat istisqo secara serentak di wilayah Sumatera Selatan,†paparnya
Dijelaskan, bukan hannya personel di lapangan yang bekerja secara maksimal, dari segi peralatan pemadaman juga telah disalurkan ke daerah rawan karhutla. Demikian juga dengan anggaran, Pemprov Sumsel telah mengalokasikan dana operasi pencegahan dan penagulangan karhutla melalui OPD terkait.
"Upaya yang telah kita lakukan ini, mendapatkan dukungan penuh dari BNPB berupa pemadaman secara konvensional jalur darat, patroli udara serta melakukan pemadaman melalui jalur udara (water bombing)," jelasnya.
Selain kebijakan dan anggaran, Pemprov Sumsel juga meminta bantuan instansi terkait dengan menerjukan 1.000 personel TNI, 205 anggota Polri, 102 orang dari BPBD dan sisanya 205 orang dalam menanggulangi bencana karhutla.
