Berita

Forum Santri Indonesia menggelar aksi damai/Ist

Politik

Forum Santri Indonesia Yakin RUU Justru Perkuat KPK

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 03:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penting untuk dilakukan demi perbaikan di tubuh KPK. Melalui revisi, KPK bisa bekerja dengan lebih baik dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Dasar itu yang membuat ratusan masyarakat dari Forum Santri Indonesia menggelar aksi damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dengan mayoritas mengenakan atribut santri, mulai dari sarung, baju koko, dan peci, mereka menyuarakan dukungan pada DPR untuk merevisi UU yang tidak pernah diubah sejak 17 tahun lalu itu.


Koordinator aksi, Sufriadi menguraikan revisi UU KPK perlu dilakukan untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK.

“Termasuk untuk mendorong KPK menjadi lebih baik, profesional, serta memperkuat lembaga antirasuah tersebut," ujarnya saat berorasi.

Sufriadi kemudian menyoroti wacana pembentukan dewan pengawas KPK dalam RUU tersebut. Menurutnya, pengawasan itu penting bagi lembaga superbody agar mendapatkan evaluasi dan pembenahan.

Tanpa pengawasan, sambungnya, maka KPK yang memiliki kewenangan besar bisa bekerja semena-mena.

“Oleh sebab itu, sangat diperlukan dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan," tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya