Berita

Presiden Jokowi saat mencoba produk mobil Esemka/Net

Politik

Sudah Tidak Punya Beban, Harusnya Jokowi Tak Cuma Resmikan Pabrik Esemka

RABU, 11 SEPTEMBER 2019 | 01:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bangsa Indonesia tak sekadar membutuhkan perakitan mobil dan motor melainkan industri mobil dan motor nasional.

Demikian kritik yang disampaikan oleh anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera seiring peresmian pabrik otomotif Esemka oleh Presiden Joko Widodo di Boyolali.

"Tetapi dalam pernyataannya Presdir PT Esemka menyatakan perusahaan itu bukan mobil nasional, melainkan hanya perusahaan swasta nasional yang memproduksi mobil nasional di Indonesia," sindir Mardani dalam twitternya, Selasa (10/9).


Menurut Mardani, ketika berbicara industri mobil dan motor nasional, maka harus berbicara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka untuk membangun industri tersebut, setidaknya ada 3 langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Jokowi.

Yang pertama harus dibangun pusat litbang motor dan mobil nasional. Penguasaan iptek ini menjadi syarat utama ketika pemerintah sungguh-sungguh mengembangkan industri dalam negeri.

Selanjutnya adalah menyiapkan SDM, infrastruktur, dan ekosistem mata rantai industri mobil dan motor nasional dari hulu ke hilir.

"Saya menilai akar masalah lemahnya daya saing industri nasional kita saat ini adalah kandungan impor sangat tinggi, bahan baku antara industri kita," tegas Mardani.

Terakhir perlu menyiapkan aturan dan payung hukum yang melindungi dan menjamin terlaksananya peningkatan daya saing melalui proses upgrading secara terus-menerus.

"Sekaligus memangkas aturan-aturan dan birokrasi yang menghambat tumbuhnya proses inovasi dan industrialisasi selama ini," ucapnya.

Mardani berharap di periode kedua masa pemerintahannya, Jokowi serius membangun industri mobil dan motor nasional, bukan sekadar meresmikan pabrik perakitan mobil atau motor. Sebab, hal ini merupakan wacana dan janji yang sudah didengung sejak Presiden Jokowi masih menjadi Walikota Solo.

"Sebagai Presiden RI di periode kedua, Pak Jokowi sebenarnya sudah tidak ada beban lagi. Kalau bukan di periode kedua ini, kapan lagi?" tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya