Berita

Gus Soleh/RMOL

Politik

Gus Soleh: Dewan Pengawas Penting Untuk Kesempurnaan KPK

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dukungan agar UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Kali ini giliran kader muda Nahdlatul Ulama yang memberi dukungan kepada DPR.

Perwakilan kader muda NU, Gus Soleh Marzuki menguraikan bahwa dukungan diberikan lantaran revisi UU KPK bertujuan baik dan tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

“Kami sepakat, khususnya mengenai pengawasan. Kalau pengawasan untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan. Bukan melemahkan KPK," kata Gus Soleh kepada wartawan, di Swiss-Bellhotel, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).


Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) itu menilai, keberadaan dewan pengawas akan mengontrol kinerja KPK menjadi lebih baik dan terarah.

Namun demikian, rencana pembentukan dewan pengawas sering diopinikan sebagai salah satu upaya pelemahan KPK. Padahal, lembaga yang ideal memang harus memiliki dewan pengawas.

Di struktur NU, sambungnya, juga ada yang bertindak sebagai pengawas.

“Banyak terkesan dengan adanya revisi ini melemahkan. Bicara pengawasan ini penting. Jadi kita saling menasehati. Di dalam organisasi NU ada pelaksana dan ada penasehat atau pengawas," tuturnya.

Di sisi lain, Gus Soleh mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah termakan dengan opini bahwa RUU KPK justru melemahkan kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

"Tidak usah khawatir, bacalah revisi ini. Jangan mendengar dan membaca dengan sempurna diajak ikut demo,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya