Meski Berpotensi Melemahkan, Pimpinan KPK Setuju Revisi UU Asal...

Revisi UU KPK yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan menjadi momok menakutkan bagi kubu yang pro terhadap lembaga antirasuah. Di lain sisi, revisi ini dianggap sebagai kontrol bagi KPK sebagai lembaga superbody.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku pada dasarnya tak masalah dengan revisi UU asalkan tak melemahkan lembaga yang berdiri sejak tahun 2002 silam ini.

"Saya juga mendukung revisi Undang-Undang, tapi yang memperkuat KPK. Empat tahun saya di sini memang banyak yang harus diperbaiki," ujar Saut digedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9).

Sebagai contoh, Saut menjelaskan salah satu cara memperkuat KPK yaitu ada penambahan anggaran serta Deputi di lembaga antirasuah.

"Tapi dengan UU yang ada, saya katakan beri KPK banyak orang dan beri KPK banyak uang. Saya akan kembangkan resource KPK menjadi lebih berani mengejar yang 7.000 surat pengaduan itu," jelas Saut.

Tahun ini KPK mendapat anggaran sebesar Rp 813,4 miliar. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 854,2 miliar.

Dengan jumlah tersebut, ia mengaku tak bisa mengakomodir laporan dugaan korupsi yang masuk. Bahkan dari pengakuannya, jumlah anggaran tersebut tak bisa mengawasi uang yang jumlahnya 2.600 triliun.

"Itu doesnt make sense. Sekali lagi kasih resource yang betul supaya ada perubahan signifikan di tengah-tengah masyarakat. Karena menunda (korupsi) itu adalah cara mencegah yang paling baik sebenarnya," tegasnya.

Terkait dinamikan yang belakangan terjadi, ia meminta kepada publik untuk tak berspekulasi dengan rencana DPR merevisi UU KPK. Sebab dengan spekulasi yang berkembang justru akan memunculkan perdebatan yang hanya berisi analisis semata.

"Analisis itu tentu benar ada warning dan problem solving-nya, tapi yang paling penting adalah ketika kita bicara faktanya bahwa indikasinya dia akan semakin lemah, maka harus ditolak," tandasnya.