Gubernur Papua Minta Pemerintah Segera Bereskan Kasus Hukum Di Asrama Papua

Pemerintahan Provinsi Papua berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kasus hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya. Sehingga bisa membantu untuk meredam situasi Papua yang masih bergejolak.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden RI saat Rapat Kabinet Terbatas, Senin (26/8) .

"Untuk itu saya sebagai Gubernur Papua mengimbau Pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur," ucap Lukas Enembe melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/9).

Selain itu, Lukas berharap aparat keamanan agar mengedepankan penanganan persuasif terhadap masyarakat Papua yang sedang menyampaikan pendapat.

"Sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan. Serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," katanya.

Namun, Lukas juga meminta kepada masyarakat Papua yang berada di manapun untuk tetap mentaati peraturan saat menyampaikan pendapat di muka umum.

"Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat yang menyampaikan pendapat agar ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Lukas.

Tak lupa, Lukas juga mengimbau kepada masyarakat Papua yang ingin melakukan unjuk rasa agar berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sehingga tidak dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin merusak perdamaian.

Belajar dari peristiwa yang terjadi saat ini, Lukas berharap seluruh masyarakat di Indonesia dapat menerima dengan baik masyarakat Papua di manapun berada.

Hal itu seperti masyarakat Papua yang menerima dan menyambut baik masyarakat non-Papua secara terhormat dan sejajar di tanah mereka.

"Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami berhárap kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah provinsi di Indonesia harus juga diperlakukan sama. Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak-anak bangsa untuk mewujudkan Papua damai, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan beretika secara budaya," pungkasnya.