Iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi bakal segera naik. Namun demikian, publik diminta untuk tidak buru-buru marah dalam menanggapi wacana tersebut.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa rencana itu masih dibahas secara matang di lingkaran pemerintah.
"BPJS belum selesai dibahas. Kalau tidak ada aral melintang, malam ini ada pembahasan untuk tingkat kedua, " ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di Masjid Cut Meutia, Cikini, Jakarta, Jumat (30/8).
Menurutnya, rencana kenaikan iuran yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani masih akan dibahas secara mendalam oleh Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.
"Saya kira baru hari senin atau selasa ini sudah selesai," katanya.
Mengenai nominal kenaikan, Ngabalin mengaku belum berani memastikan. Sebab harus ada perpres yang melatari kenaikan tersebut.
Meski demikian, politisi Golkar itu meyakini bahwa Jokowi bakal setuju dengan rencana kenaikan iuran tersebut. Di satu sisi, dia meminta publik untuk tidak buru-buru melancarkan protes lantaran iuran BPJS masih dalam kajian pemerintah.
"Jangan dulu protes. Masih dibahas itu. Sabar-sabar. Insyallah saya percaya bahwa presiden Jokowi punya komitmen apa yang menjadi harapan masyarakat," pungkasnya.
Adapun usulan yang berkembang di masyarakat, iuran akan naik dua kali lipat. Iuran Kelas Mandiri I diusulkan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per jiwa per bulan. Sedangkan, iuran Kelas Mandiri II naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 120 ribu per jiwa per bulan.
Sementara iuran Kelas Mandiri III diusulkan setara dengan penerima bantuan iuran (PBI), yaitu Rp 42 ribu per jiwa per bulan. Jumlah ini naik Rp 16.500 dari iuran saat ini, yakni Rp 25.500 per bulan per orang.
