Pengamat Militer: Pemerintah Harus Lebih Persuasif Soal Papua

Pemerintah dinilai harus mengambil sikap yang lebih persuasif dalam menghadapi situasi yang sedang berkembang di Papua.

Pengamat militer Mufti Makarim mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang justru menyulut kerusuhan kembali terjadi.

"(Pemerintah jangan) justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif," ujarnya dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/8).

Kebijakan kontraproduktif tersebut salah satunya adalah pembatasan akses internet dan telepon. Sebab, kebijakan ini sama saja membatasi hak hidup warga di sana dalam melakukan komunikasi.

Saat sedang dalam kondisi emosi, Mufti mengingatkan bahwa ekspresi apapun bisa muncul ke permukaan. Termasuk dengan mengibarkan bendera bintang kejora.

Sikap empati presiden juga ditunggu oleh orang-orang di sana. Tidak sekadar bicara normatif perdamaian atau isu keamanan.

"Pemerintah perlu ekstra hati-hati dalam menggunakan infrastruktur TNI di Papua agak tidak terjebak jadi bentrokan yang berlanjut dengan aksi kekerasan,” tutupnya.