Pemerintah Harus Hati-Hati Tukar Guling Aset Jakarta Untuk Ibukota Baru

Rencana pemerintah untuk menyewakan hingga menukargulingkan berbagai aset negara di Jakarta untuk merealisasikan pemindahan Ibukota harus dilakukan dengan hati-hati.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengingatkan agar aset Jakarta dioptimalkan tanpa harus dijual.

"Aset seharusnya tetap milik pemerintah pusat untuk disewakan ke swasta. Tetapi harus ada payung hukumnya," kata Trubus dilansir Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (30/8).

Ia menjelaskan jual beli aset dilarang dalam aturan yang saat ini berlaku.

Dilihat dari biaya pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur mencapai angka Rp 466 triliun. Sementara dari pengelolaan aset dinilai dapat mengerek pemasukan pemerintah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bahkan, berdasarkan perkiraan kasar Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), hasil pengelolaan itu bisa mencapai Rp 150 triliun.

Nantinya, hasil pengelolaan itu akan dipakai untuk menambah kebutuhan anggaran Ibukota baru yang bersumber dari APBN. Sebesar Rp 93 triliun di antaranya akan digunakan untuk membangun istana pangkalan militer serta penyediaan rumah dinas.
Laporan: Rivaldy