Berita

PM Boris Johnson/Net

Dunia

PM Inggris: Daripada Bayar Kompensasi Uni Eropa Lebih Baik Buat Petani

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 18:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Boris Johnson enggan membayar 39 miliar poundsterling sebagai kompensasi keluar dari Uni Eropa.

Kompensasi itu sebelumnya disampaikan oleh Theresa May saat menjadi perdana menteri Inggris. Sementara Johnson menilai tidak ada keharusan hukum untuk membayar 39 miliar pound untuk meninggalkan Uni Eropa.

Johnson diprediksi akan menggunakan pertemuannya dengan Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk di sela-sela KTT G7 untuk menetapkan kompensasi Brexit.


Sebagian pihak mengungkapkan bahwa Johnson hanya akan membayar 9 miliar pound dan sebagian lainnya mengatakan 7 miliar pound.

"Saya pikir apa yang dipahami seluruh Uni Eropa adalah bahwa jika kita keluar tanpa kesepakatan, maka 39  miliar pound tidak lagi dijamin secara hukum," ujar Johnson seperti dikutip Reuters, Senin (26/8).

Bagi Johnson, 39 miliar pound lebih baik dihabiskan untuk mendukung petani Inggris dan investasi di segala bidang.

Sementara menurut seorang pejabat Prancis, jika Inggris gagal membayar kompensasi Brexit akan menyebabkan default utang negara.

"Tidak ada dunia sihir di mana RUU itu tidak ada lagi," ujarnya pada hari Rabu (21/8).

Uni Eropa sendiri berulang kali menyatakan tidak akan memulai kesepakatan Brexit sebelum masalah uang, perbatasan Irlandia, dan hak warga negara terselesaikan.

Hingga menjelang pertemuan Johnson dan Tusk pada hari Minggu (25/8), keduanya saling tuding siapa yang harus disalahkan jika Inggris pergi tanpa kesepakatan pada akhir Oktober ini. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya